Fatwa Boikot: Atas Kebiadaban Israel

Januari 2, 2009

Boikot Barang dan Produk Amerika dan IsraelTindak kebiadaban Imperialis Israel di bumi Palestina telah mendapatkan berbagai respons dari kalangan umat Islam, termasuk ulama-ulama Islam. Tokoh-tokoh Islam, seperti Syaikh Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi, Syaikhul Azhar, yang selama ini terkesan lentur dalam setiap pernyataannya, kini lebih tegas lagi akan kemestian memerangi musuh-musuh Islam, “Apabila kamu tidak mampu memerangi mereka (musuh-musuh Islam, Israel dan Amerika Serikat) dengan senjata, maka minimal lawanlah dengan memboikot barang-barang dan produk-produk mereka.”

Banyak tokoh Islam dunia yang mendukung kemestian pemboikotan barang-barang dan produk-produk Israel dan Amerika, bahkan mengeluarkan fatwa untuk merespon tindak kejahatan yang mereka lakukan di bumi Palestina. Mereka adalah Dr. Yusuf Qardhawi, Dr. Abdul Satar Fathullah Said (Dosen Syariah Universitas Al Azhar), Dr. Naser Farid Wasil (mantan Mufti Mesir), Dr. Muhammad Imarah (Pemikir Muslim Dunia), Dr. Abdul Hamid Ghazali (pakar ekonomi dan politik Islam) dan lain-lain. Berikut ini fatwa yang ditanda tangani tidak kurang dari 70 ulama Sudan dan negara-negara Islam lainnya, seputar wajibnya memboikot barang-barang dan produk-produk Imperialis Israel dan Amerika Serikat.

Fatwa:
Wajib Memboikot Barang-barang dan Produk-produk Amerika dan Israel

Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan hamba-hamba-Nya memerangi orang-orang kafir dengan jiwa dan hartanya. Allah telah memberikan kabar gembira kepada mereka kemenangan dan kemuliaan, Dia berfirman,
“Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.” (QS At Taubah, 9: 14).

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah bersabda,
“Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, jiwa dan lisan kalian.”

Shalawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya. Wahai kaum muslimin, tak tersembunyi dari kalian apa yang menimpa umat kita belakangan ini. Konspirasi negara zalim Amerika dengan rezim Imperialis Yahudi-Israel telah merampas tanah suci kita, membantai anak-anak kita di bumi Palestina, mengepung rakyatnya dan memaklumatkan perang kepada mereka di semua media visual ataupun audio lewat legalitas internasional yang mereka klaim. Oleh karena itu, wajib bagi umat Islam tampil berperan untuk menghadapi persoalan umat ini dengan menggunakan berbagai sarana yang mungkin, terutama aksi pemboikotan barang-barang dan produk-produk Amerika dan Israel. Hal demikian itu didasarkan pada:

Pertama, firman Allah SWT,
“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”  (QS Al-Mumtahanah [60]: 9)

Kedua, persetujuan Rasulullah SAW. pada Tsumamah ketika dia berkata kepada orang-orang Quraisy,
“Demi Allah, tidak akan sampai kepada kalian sebiji gandum pun sehingga Rasulullah SAW. mengizinkannya.”

Ketiga, Allah SWT berfirman,
“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri.”  (QS Asy Syura [42]: 39).

Kita semua tahu bahwa Amerika telah banyak berbuat kezaliman dan mengembargo negeri-negeri Islam dan kaum muslimin, teriakan dan tangisan anak-anak, rintihan orang-orang sakit, ratapan para wanita dan ribuan mayat yang tewas tidak bisa mengetuk nuraninya.

Keempat, konsensus para ulama’ yang mengharamkan pemberian manfaat buat orang-orang kafir harbi (yang memerangi umat Islam).

“Menyatakan, haram hukumnya bagi setiap Muslim membeli barang-barang dan produk-produk Amerika Serikat dan Israel, baik berupa produk-produk minuman, gas bumi dan sejenisnya, produk-produk makanan, pakaian, elektronik dan sebagainya. Barang siapa yang melakukan transaksi berarti membela dan menolong orang-orang kafir, membantu mereka menzalimi saudara-saudaranya kaum muslimin; dia telah melakukan kesalahan dan dosa besar”

Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan alhamdulillah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Yang menandatangani fatwa ini adalah:

  1. Syaikh Muhammad Fadhil Al Taqlawi, mantan Ketua Jamaah Anshar As Sunnah Al-Muhamadiyah, Sudan.
  2. Syaikh Ahmad Muhammad Ali Al Thuraifi, Ketua Dewan Fatwa dan Kajian di Universitas Al Quranul Karim
  3. Syaikh Ahmad Dr. Muhammad Utsman Shalih, Direktur Universitas Islam Umdarman dan Sekjen Majlis Ulama Sudan.
  4. Syaikh Prof. Dr. Ahmad Ali Al Arzaq, Wakil Direktur Universitas Islam Umdarman Sudan.
  5. Syaikh Ash Shadiq Abdullah Abdul Majid, Muraqib Am Al Ikhwan Al Muslimin, Sudan.
  6. Syaikh Dr. Ismail Al Beliy, Ketua Majlis Ulama Sudan.
  7. Syaikh Prof. Dr. Al Khadhar Abdul Rahim, Dekan Fakultas Ushuludin
    Universitas Islam Umdarman.
  8. Syaikh Prof. Hasan Hamid, Wakil Ketua Dewan Fatwa dan Kajian Universitas Al-Quranul Karim
  9. Syaikh Dr. Al Hibr Yusuf Nur Al Daim, Ketua Dewan Pengajaran Majlis Nasional, Sudan.
  10. Syaikh Jalaludin Al Murad, Ketua Malis Tinggi Dakwah, Haji dan Wakaf Sudan
  11. Syaikh Kamal Utsman Rizq, Khatib Masjid Jami’ Agung Qurthum.
  12. Mr. Muhammad Ibrahim Muhammad, Wakil Sekjen Majlis Ulama’ Sudan.
  13. Syaikh Prof. Dr. Abbas Mahjub, Direktur Pusat Universitas Al Quranul Karim untuk Cabang Puteri.
  14. Syaikh Al Amin Al Haj Muhammad, Dosen Universitas Internasional Afrika.
  15. Dr. Suad Al Fatih, Anggota Majlis Nasional Sudan
  16. Syaikh Abdul Rahim Abul Ghaits, Direktur Institut Al Quranul Karim di Umdarman.
  17. Syaikh Dr. Al Qurasyi Abdul Rahim, mantan Dekan Fakultas Syariah Universitas Al-Quranul Karim.
  18. Syaikh Sulaiman Utsman Abu Naro, Amir Jamaah Al Ikhwan Al Muslimin, Sudan.
  19. Syaikh Abdul Khalil Al Nadzir Al Karuri, Ketua Jam’iyah Al Ishlah wal
    Musawah Sudan.
  20. Dr. Fathimah Abdul Rahman, Dosen Universitas Al Quranul Karim.
  21. Syaikh Dr. Kamal Abid, Direktur Islamic Center Afrika
  22. Syaikh Dr. Ismail Hanaafi, Dekan Fakultas Syariah Universitas Internasional Afrika
  23. Syaikh Husain Asyisy, Khathib masjid Al Firdaus di Umdarman
  24. Syaikh Muhammad Al Amin Ismail, Khathib Masjid Al Fath di Shafahah
  25. Syaikh Dr. Abdullah Az Zubair, Dosen Universitas Al Quranul Karim
  26. Syaikh Dr. Mubarak Rahmah, mantan Dekan Fakultas Ushuludin Universitas Islam Umdarman
  27. Syaikh Prof. Dr. Muhammad Abdul Ghafar, Dosen Universitas Qurthum
  28. Syaikh Dr. Sa’ad Ahmad Sa’ad, Sekjen Badan Penyantun Penerapan Syariat
    Islam, Sudan.
  29. Syaikh Muhammad Hasan Thanun, Ketua Dewan Pengurus Jam’iyah Anshar
  30. Dr. Umar Yusuf Hamzah, Dosen Universitas Islam Umdarman
  31. Syaikh Hamad Al Fadini, Ketua Urusan Aqidah dan Dakwah
  32. Syaikh Muhammad Abdul Karim, Khathib Masjid Majma’ Islami di Jerif Barat
  33. Syaikh Musa’identivikasi Basyir Ali, Khathib Masjid Agung Umdaum
  34. Syaikh Dr. Ala’uddin Az Zuki, Dosen Universitas Qurthum
  35. Syaikh Dr. Abdullah Abdul Hay, Ketua Urusan Kemahasiswaan Universitas Al-Quranul Karim
  36. Syaikh Dr. Abdul Hay Yusuf, Ketua Jurusan Peradaban Islam Universitas Qurthum
  37. Syaikh Dr. Umar Abdul Ma’ruf Ali, Universitas Islam Umdarman
  38. Syaikh Dr. Al Abid Muadz, Dekan Fakultas Syariah Universitas Al Quranul Karim
  39. Syaikh Mudatsir Ahmad Ismail, Khathib Masjid Al Arqam di Al Haj Yusuf
  40. Syaikh Dr. Yusuf Al Kudah, Dosen Universitas El Nilain
  41. Syaikh Dr. Shalih Al Taum, Dosen Universitas Qurthum
  42. Syaikh Al Abid Abdul Wahab, Dosen Universitas Qurthum
  43. Syaikh Ibrahim Al Dharir, Anggota Dewan Fatwa dan Kajian Universitas Al-Quranul Karim
  44. Syaikh Dr. Ali Ulwan, Dekan Fakultas Syariah Universitas Nasional Al Ribath
  45. Syaikh Ahmad Hasan Muhammad, Ketua Jurusan Komunikasi Universitas  Internasional Afrika
  46. Syaikh Dr. Mahmud Sulaiman Jadin, Dosen Universitas Al Quranul Karim
  47. Syaikh Fadhlullah Ibrahim Thaha, Dosen Universitas Al Quranul Karim
  48. Syaikh Akin Mawil, Anggota Majlis Ulama’ Sudan
  49. Syaikh Dr. Adil Thahir, Universitas Islam Umdarman
  50. Syaikh Amad Bakri Abu Hiras, Da’i
  51. Syaikh Nazar Muhammad Utsman, Ketua Dewan Penasehat
  52. Syaikh Dr. Izzuddin Ibrahim, Dekan Fakultas Syariah Universitas Al Quranul Karim Cabang Juba
  53. Syaikh Utsman Abdul Razaq, Perintis Majlis Ulama’ Sudan
  54. Syaikh Ibrahim Al Arzaq, Universitas Islam Umdarman
  55. Syaikh Dr. Ahmad Shadiq Basyir, Dosen Universitas Al Quranul Karim
  56. Syaikh Jamal Thahir Hasan, Khathib Masjid Banet Timur
  57. Syaikh Athiyah Muhammad Hasan, Anggota Majlis Ulama’ Sudan
  58. Syaikh Khalid Ramadhan, Khathib Masjid Al Mustaghfirin
  59. Syaikh Umar Abdul Qadir, Televisi Qurthum
  60. Syaikh Daf’ullah Muhammad Hasan, Imam dan Khathib Masjid Al Dzakirin di Riyadh
  61. Syaikh Yahya Abdullah, Imam dan Khathib Masjid Al Mansyiyah
  62. Syaikh Muhammad Sayid Haj, Imam dan Khathib Masjid ats Tsaurah
  63. Syaikh Dr. Ibrahim Ali Muhammad, Universitas Islam Umdarman
  64. Syaikh Bakri Mikyal, Khathib Masjid Mikyal
  65. Syaikh Abdul Ilah Muhammad Ahmad Namr, Da’i
  66. Syaikh As’ad Abdul Karim, Imam dan Khathib Masjid Majma’ Al Furqan
  67. Syaikh Dr. Adil Aliyullah, Universitas Islam Umdarman
  68. Syaikh Taj Thalab, Imam dan Khathib Masjid Boretzudan
  69. Syaikh Dr. utsman Ali Hasan, Dosen Fakultas Syariah Universitas Katar
  70. Syaikh Ali Aba Shalih, Imam dan Khathib Masjid Muraba’ Wahid di Haj Yusuf

Zakat Ternak

Desember 30, 2008

ZAKAT PETERNAKAN DAN PRODUKSI HEWAN

A.      Jenis dan Nishab Hewan Wajib Zakat

            Binatang yang dizakati yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan. Binatang ternak ini ada dua macam. Pertama, saimah,  yaitu binatang ternak yang digembalakan pada sebagian besar hari dalam setahun. Kedua, ma’lufah, yaitu yang tidak digembalakan, tetapi diberi makan. Kedua jenis binatang ini wajib dizakati, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

  1. Binatang dihitung jumlahnya pada akhir haul, yang kecil digabungkan dengan yang besar jika yang besar mencapai nishab.
  2. Nishab zakat ternak dihitung dari jumlah:
    1. Nishab unta         : minimal 5 ekor ke atas
    2. Nishab sapi         : minimal 30 ekor ke atas
    3. Nishab kambing : minimal 40 ekor ke atas
  3. Pembayaran zakat boleh dengan binatang kualitas sedang dan tidak harus ternak pilihan atau terbaik.
  4. Binatang yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang, dan transportasi tidak wajib dizakati.
  5. Boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk ternak dan boleh juga menggantinya dengan sejumlah uang yang sesuai  harganya.
  6. Boleh menggabungkan satu jenis zakat untuk mencapai nishab, misalnya menggabungkan kambing kacang dengan kambing domba dan kibas, atau kerbau dengan sapi, dan lain-lain yang sepadan, tapi tidak boleh unta dengan sapi atau kambing.

Nishab dan Kadar Zakat Unta

Tabel Nishab dan kadar Zakat Binatang Ternak

DARI

SAMPAI

KADAR ZAKAT

1

4

Tidak wajib zakat

5

9

1 ekor kambing

10

14

2 ekor kambing

15

19

3 ekor kambing

20

24

4 ekor kambing

25

35

1 ekor anak unta betina umur 1 thn memasuki tahun kedua (bint makhadh

31

45

1 ekor anak unta betina umur 2 thn memasuki tahun ketiga (bint labun)

45

60

1 ekor anak unta betina umur 3 thn memasuki tahun keempat (hiqqah)

61

75

1 ekor unta betina umur 4 thn memasuki tahun kelima (jadz’ah)

76

90

2 ekor bint labun

91

120

2 ekor hiqqah

121

129

3 ekor bint labun

130

139

1 ekor hiqqah dan 1 ekor bint labun

140

149

2 ekor hiqqah dan 1 ekor bint labun

150

159

3 ekor hiqqah

160

169

4 ekor bint labun

170

179

3 ekor bint labun dan 1 ekor hiqqah

180

189

2 bint labun dan 2 ekor hiqqah

190

199

4 ekor hiqqah

200

209

4 ekor bint labun dan 1 ekor hiqqah

210

219

3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah

220

229

2 ekor bint labun dan 3 ekor hiqqah

230

239

1 ekor bint labun dan 4 ekor hiqqah

240

249

Dan seterusnya mengikuti kelipatan di atas

Nishab dan Kadar Zakat Sapi

DARI

SAMPAI

KADAR ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN

1

29

Tidak wajib zakaat

30

39

1 ekor sapi berumur 1 tahun memasuki tahu kedua (tabi’)

40

59

1 ekor sapi berumur dua tahun memasuki tahun ketiga (musinnah)

60

69

2 ekor tabi’

70

79

1 ekor musinnah dan 1 ekor tabi’

80

89

2 ekor musinnah

90

99

3 ekor tabi’

100

109

2 ekor tabi’ dan 1 ekor musinnah

110

119

2 ekor musinnah atau 1 ekor tabi’

120

129

3 ekor musinnah atau 4 ekor tabi’

130

160

Seterusnya setiap 30 ekor 1 tabi’ dan setiap 40 ekor 1 musinnah

Keterangan:
Kerbau dan kuda disamakan kepada nishab dan kadar zakat sapi.

Nishab dan Kadar Zakat Kambing

DARI

SAMPAI

KADAR ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN

1

39

Tidak wajib zakat

40

120

1 ekor kambing

121

200

2 ekor kambing

201

299

3 ekor kambing

300

399

4 ekor kambing

400

500

Setiap bertambah 100 ekor zakatnya 1 ekor

Keterangan:

Tabi`/tabi`ah:  Sapi jantan atau betina yang telah berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua.
Musinnah:  Sapi betina yang telah berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga.
Bintu makhad:   Unta betina yang telah berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua.
Bintu labun:   Unta betina yang telah berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga.
Hiqqah:  Unta betina yang telah berusia tiga tahun dan memasuki tahun keempat.
Jadz`ah:  Unta betina yang telah berusia empat tahun dan memasuki tahun kelima.

Zakat Fitrah

Desember 30, 2008

Diriwayatkan dari Ibnu Umar,ia berkata: Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan satu shâ’ ‎dari kurma, atau satu shâ’ dari sya’iir atas seorang hamba, seorang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang ‎dewasa dari kaum muslimin.” (HR Al-BukharI dan Muslim)‎

A. Pengertian dan dasar hukum zakat fitrah
Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat sunah Idul Fitri.
Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan Sya’ban tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadhan. Zakat fitrah bertujuan menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Adapun landasan hukumnya, terdapat beberapa hadits shahih, di antaranya hadits-hadits berikut:

“Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha kurma atau satu sha’ gandum.” (HR Bukhari dan Muslim)

“Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah (dari bulan Ramadhan) satu shâ’ kurma atau satu shâ’ gandum kepada setiap orang yang merdeka atau hamba (budak),  laki-laki,atau  perempuan dari kaum muslimin.” (HR Bukhari dan Muslim)

“Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah satu shâ’ kurma atau satu shâ’ gandum atas seorang hamba, atau orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar ditunaikan/dikeluarkan sebelum kaum muslimin keluar untuk shalat (sunah ‘îd).” (HR Bukhari, Abu Daud, dan Nasai)

“Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan keji dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Maka, barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum shalat Idul Fitri, itulah zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah shalat Idul Fitri, maka itu adalah sedekah seperti sedekah biasa.” (HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daaruquthni)

Pada prinsipnya seperti definisi di atas, wajib bagi tiap kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya, baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita.

B. Kewajiban membayar zakat fitrah
Mayoritas ulama dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada segenap muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Ringkasnya, syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat:

  1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
    Dalam satu hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman, Nabi saw memerintahkan, “Beritahukanlah kepada penduduk Yaman, Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang  fakir di kalangan mereka.” (HR Jamaah ahli hadis).
    Rasulullah juga bersabda, “Barangsiapa meminta-minta sedang ia mencukupi sesungguhnya ia memperbanyak api neraka (siksaan).”Para sahabat ketika itu bertanya “Apa yang dimaksud dengan mencukupi itu ?” Jawab Rasulullah saw, “Artinya mencukupi baginya adalah sekadar cukup buat dia makan tengah hari dan malam hari.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).Kelebihan harta yang dimaksud tentu saja bukan berarti ia banyak memiliki barang yang dipakai sehari-hari dan berbagai jenis perabotan. Jadi, sekalipun ia tidak memiliki harta barang sama sekali, tetapi ia memiliki makanan yang cukup sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits, maka ia mesti membayar zakat fitrah. Kesimpulannya, zakat fitrah tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya seperti pada jenis-jenis zakat mal.
  2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
  3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
  4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

C. Kadar dan alat pembayaran zakat fitrah
 Sebagaimana disebutkan di dalam hadits-hadits di atas bahwa zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu shâ’. Satu shâ’ ialah empat mud, sedang satu mud ialah kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi, satu sha’ ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg.
Adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras.
Adapun jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah, di antaranya adalah tepung, terigu, kurma, gandum, kismis (anggur kering), dan aqith (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi’i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain, seperti beras, jagung, sagu, dan ubi.
Pembayaran zakat fitrah harus dilakukan dengan bahan makanan yang biasa mereka konsumsi sebagai makanan pokok. Mayoritas ulama tidak membolehkan pembayaran zakat ini dengan alat pembayaran lain, tetapi harus menggunakan kurma atau gandum yang biasa dijadikan makanan pokok bangsa Arab. Berdasarkan beberapa hadits, di antaranya hadits dari Abi Sa’id Al-Khudri r.a, ia berkata:

“Dahulu, kami mengeluarkan (zakat fitrah) pada hari raya Idul Fitri satu sha’ bahan makanan.” Kemudian ia menjelaskan dengan berkata, “Dan makanan kami kala itu ialah gandum, kismis, aqith (susu kering; keju), dan kurma.” (HR Bukhari)

Dan, juga hadits dari Ibnu Abas, ia berkata,

“Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah satu shâ’ kurma atau satu shâ’ gandum atas seorang hamba, dan orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar ditunaikan/dikeluarkan sebelum kaum muslimin keluar untuk shalat (sunah ‘id).” (HR Bukhari, Abu Daud, dan Nasai)

Jadi, apabila di Indonesia, karena makanan pokoknya beras, maka ia harus membayarnya dengan beras pula. Akan tetapi, sebagian ulama dan para ulama Hanafiyah membolehkan membayar zakat fitrah dengan alat pembayaran berupa uang yang sebanding dengan harga makanan pokok tersebut, karena tujuan pembayaran zakat fitrah adalah membantu fakir miskin. Mereka tentu saja tidak hanya memerlukan beras, tetapi juga uang secukupnya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain selain beras, seperti daging, pakaian, dan penganan.

Selain itu, juga Umar bin Abdul Aziz tatkala ia menjabat sebagai khalifah di zamannya, ia membolehkan untuk membayar zakat fitrah dengan uang.
 
D. Waktu membayar zakat fitrah
Pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal Ramadhan, pertengahan atau akhir Ramadhan sampai menjelang salat Idul Fitri. Waktu yang paling utama adalah pada akhir Ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri. Pembayaran zakat fitrah selepas shalat id itu tidak termasuk zakat fitrah dan hanya dinamai sedekah seperti sedekah biasa. Nabi saw bersabda, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
“Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan keji dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Maka, barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum shalat Idul Fitri, itulah zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah shalat Idul Fitri, maka itu adalah sedekah seperti sedekah biasa.” (HR Ibn Daud dan Ibn Majah).

Oleh karena itu, apabila seseorang lambat mengeluarkan zakatnya sampai shalat Idul Fitri telah selesai dilaksanakan, maka ia telah mendapatkan dosa atas kelalaiannya. Kemudian, ia mengeluarkan zakatnya, maka zakatnya pada waktu tersebut bukanlah sebagai zakat lagi dan ia tetap mendapatkan dosa dari kewajibannya membayar zakat, dan dari zakatnya tersebut telah dihukumi hanya sebagai sedekah biasa. Adapun apabila ia lupa, ia tidak mendapatkan dosa atas kelupaannya tersebut.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa pada beberapa waktu dan jenis hukum pembayaran zakat fitrah adalah sebagai berikut.
- Waktu dibolehkan (jaiz), yaitu dari awal bulan Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan.
- Waktu Wajib, yaitu selepas terbenamnya matahari pada hari akhir Ramadhan hingga datangnya waktu shalat subuh pada hari raya Idul Fitri.
- Waktu paling utama (afdhal), yaitu selepas shalat subuh pada hari raya Idul Fitri hingga khatib naik mimbar pada shalat sunah hari raya Idul Fitri.

E. Penerima (mustahiq) zakat fitrah
 Berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah di atas, zakat fitrah harus didistribusikan hanya untuk fakir-miskin, yang tujuannya memberikan mereka makanan yang cukup dan membantu mereka agar bisa merayakan Idul Fitri dengan penuh riang-gembira, karena hari raya Idul Fitri adalah hari besar Islam yang mesti dirayakan dengan penuh suka cita. Di samping itu, zakat fitrah ini dapat membantu tersedianya berbagai keperluan di luar makanan, seperti membeli pakaian baru, kunjungan keluarga atau keperluan-keperluan lainnya yang sesuai dengan tradisi.
Akan tetapi, Mayoritas ulama berpendapat bahwa penerima (mustahiq) zakat fitrah secara umum ditetapkan dalam 8 golongan (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil, sama seperti mustahiq zakat mal. Oleh sebab itu, pola distribusinya mesti mengikuti sistem distribusi zakat mal. Namun, yang paling tepat adalah bahwa zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama, yaitu fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuannya dikeluarkannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya Idul Fitri.

Menurut Imam Syafii definisi dari kedelapan asnaf tersebut ialah:
a. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta.
b. Miskin, adalah orang yang memiliki pekerjaan, namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya.
c. Amil, adalah panitia yang menerima dan membagikan zakat.
d. Muallaf, adalah:
1. Orang yang baru masuk  Islam, sedang imannya belum teguh.
2. Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya dengan harapan agar orang lain dari kaumnya masuk Islam.
3. Orang Islam yang berpengaruh di kalangan orang kafir agar kita terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang sedang menolak kejahatan dari orang-orang yang anti zakat.
e. Riqab, adalah budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan.
f. Gharimin, adalah orang yang banyak hutang, baik untuk diri sendiri maupun untuk mendamaikan orang yang berselisih maupun untuk menjamin hutang orang lain.
g. Sabilillah, adalah untuk kepentingan agama.
h. Ibnusabil, adalah musafir yang kehabisan bekal

Zakat Konstruksi dan Bangunan

Desember 30, 2008

Pertama
Dasar Hukum dan Aspek Fikih Zakat Aktivitas Konstruksi dan Bangunan

A. Dasar Hukum
 Aktivitas konstruksi dan bangunan adalah aktivitas yang bergerak di bidang pembangunan, misalnya, pembangunan gedung, jembatan, jalan, perumahan atau real estate, dan pertokoan. Dari aktivitasnya, ada beberapa macam sistem kerja, di antaranya meliputi tender pembangunan gedung, mengapling tanah dan menjualnya, membeli tanah dan membangun perumahan, pusat pertokoan, atau pabrik, aktivitas jual beli tanah dan bangunan, perantara dalam jual beli, aktivitas investasi dalam tanah dan bangunannya serta lain-lain.
 Aktivitas di atas, semuanya tunduk kepada zakat berdasarkan dalil dan dasar-dasar hukum sebagai berikut.

  1. Aktivitas konstruksi dan bangunan adalah salah satu sumber penghasilan yang baik dan halal yang tunduk kepada zakat, sebagaimana firman Allah SWT:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”  (QS Al-Baqarah [2]: 267)
  2. Aktivitas ini merupakan harta yang berkembang atau menerima perkembangan terhadap zakat. Oleh karena itu, aktivitas ini tunduk kepada zakat.
  3. Aktivitas ini, juga masuk ke dalam aktivitas industri, perdagangan, mustaghalat, atau investasi, sehingga atas aktivitas ini diterapkan hukum-hukum aktivitas tersebut.

B. Aspek Pembahasan Fikih Zakat tentang Zakat Industri

Para ulama kontemporer telah berijtihad bahwa aktivitas konstruksi dan bangunan telah tunduk kepada zakat  disamakan dengan aktivitas industri. Akan tetapi, muncul beberapa problematika teknis dalam penghitungan zakatnya pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya, ketika real estate yang dibangunnya tidak laku, bangunan yang tidak dimanfaatkan, bangunan yang ditahan untuk keturunannya pada masa yang akan datang, bangunan yang digunakan untuk tujuan sosial. Semua itu membutuhkan penjelasan hukum dan dasar-dasar penghitungan zakatnya.
Di antara macam aktivitas ini, baik yang tunduk kepada zakat maupun yang tidak adalah sebagai berikut:

Pertama, yang tunduk kepada zakat

  1. Aktivitas konstruksi dan bangunan. Atas hal ini diterapkan hukum zakat industri.
  2. Aktivitas perdagangan tanah dan bangunan. Atas hal ini diterapkan hukum zakat perdagangan.
  3. Aktivitas penyewaan tanah dan bangunan. Atas hal ini diterapkan hukum zakat mustaghalat (barang yang dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan darinya).
  4. Penjualan tanah dan bangunan yang sebelumnya tertahan.  Atas hal ini diterapkan hukum zakat harta mustafad.

Kedua,  yang tidak tunduk kepada zakat

  1. Bangunan dan tanah milik lembaga sosial tidak wajib dizakati, karena tujuannya    adalah untuk kebaikan dan masuk ke dalam kategori aset publik.
  2. Bangunan dan tanah yang diwakafkan tidak wajib zakat jika ditujukan untuk kebaikan. Selain itu, ia juga merupakan aset publik.
  3. Aktivitas pembelian tanah dan bangunan untuk tujuan keturunan tidak wajib dizakati. Kecuali statusnya sudah berubah, seperti apabila tanah tersebut ditanami maka hasil tanamannya apabila mencapai nishab wajib zakat atasnya dan dimasukkan ke dalam kategori zakat pertanian. Atau bangunan tersebut disewakan, maka harga dari hasil menyewakannya adalah tunduk kepada zakat.
  4. Bangunan atau tanah yang diwariskan jika ditempati maka tidak wajib dizakati.

C. Macam-macam Aktivitas Konstruksi dan Bangunan

 Banyak aktivitas yang masuk kategori aktivitas konstruksi dan bangunan dan investasi di dalamnya, di antaranya yaitu:

  • Pembelian tanah, mengaplingnya, kemudian menjualnya kembali atau menyewakannya.
  • Penyewaan tanah dan bangunan.
  • Pembelian tanah, mempersiapkan dan membangunnya, kemudian menjualnya.
  • Perantara dalam perdagangan tanah dan bangunan.
  • Bangunan yang diperuntukkan bagi tujuan sosial.
  • Pembelian bangunan, kemudian menyewakannya kepada pihak lain.
  • Memperoleh bangunan sebagai hibah atau hadiah, kemudian membiarkannya sebagaimana adanya karena sulitnya bertasharruf (mempergunakan; mengambil manfaat) dalam bangunan tersebut.
  • Memperoleh bangunan dari warisan, kemudian membiarkannya sebagaimana adanya, karena sulitnya bertasharruf pada bangunan tersebut.
  • Pembelian bangunan untuk digunakan pada masa akan datang  sebagai tempat tinggal anak keturunannya.
  • Pembelian gedung, lalu membiarkannya sampai harganya naik. Setelah harganya naik, baru menjualnya.
    Aktivitas-aktivitas di atas dan harta yang diinvestasikan di dalamnya adalah tunduk kepada zakat.


D. Dasar-dasar Penghitungan Zakat Aktivitas Konstruksi dan Bangunan

Aktivitas ini berdasarkan corak dan macamnya bisa dilihat di antaranya dari adanya pengolahan tanah dengan menggunakan berbagai alat dan sumber daya manusia untuk kemudian di atasnya dibangun, seperti perumahan, perkantoran, dan pertokoan.
Untuk kepentingan penghitungan zakat, maka terlebih dahulu harus menentukan jenis harta, kemudian memilahnya mana yang tunduk kepada zakat dan mana yang tidak tunduk kepada zakat. Berikut ini, macam dan jenis harta aktivitas konstruksi dan bangunan berdasarkan tunduk atau tidaknya kepada zakat:

Pertama, yang tunduk kepada zakat.

  1. Aktivitas yang masih dalam operasional, yaitu yang telah dimulai pekerjaannya, tetapi belum selesai dan yang akan dijual ketika selesai, seperti pembangunan perumahan, pertokoan, dan gudang. Dihargai dengan menghitung harga pasar dari tanah dan bahan baku.
  2. Kaplingkan pembangunan yang telah selesai dan siap dijual serta dihargai atas dasar harga pasar yang mungkin dijual pada waktu masuknya kewajiban membayar zakat dengan tidak memandang sama sekali kepada harga penjualan yang diinginkan.
  3. Harta yang disimpan di dalam gudang, dan dihargai berdasarkan harga pasar pada waktu masuk kewajiban membayar zakat, tanpa memandang harga belinya.
  4. Bahan baku atau material bangunan, baik yang ada di tempat maupun yang ada di gudang. Keduanya, dihargai sesuai dengan harga pasar pada waktu pembayaran zakat, bukan berdasarkan atas harga pembelian.
  5. Piutang yang bisa diharapkan pelunasannya.
  6. Harta tunai pada bank dan keuntungannya yang sesuai dengan syari’at. Sedang, simpanan bank yang dibekukan tidak wajib dizakati, tetapi ketika dibebaskan atau dibayarkan maka harta ini tunduk kepada zakat pada tahun tersebut.
  7. Harta tunai di dalam kas, lalu digabungkan dengan perjanjian keuangan dari pihak pelanggan.

Kedua, yang tidak tunduk kepada zakat.

  1. Aset tetap maknawi, seperti hak paten, hak istimewa, dan surat izin usaha tidak tunduk kepada zakat, karena semua itu tidak berkembang dan dimiliki untuk membantu aktivitas pembangunan.
  2. Aset tetap, seperti mekanik, peralatan alat transportasi, perlengkapan, karena semua itu adalah untuk membantu aktivitas pekerjaan.
  3. Spare part (bahan-bahan pengganti) yang khusus untuk harta pokok atau aset tetap, seperti untuk penggantian peralatan yang rusak. Akan tetapi, jika spare part ini diperuntukkan untuk perdagangan, maka wajib dizakati dan dihargai berdasarkan harga pemasaran pada waktu datang kewajiban membayar zakat.
  4. Amanah pada badan-badan pemerintah dan yang sejenisnya, karena ia dihukumi sebagai harta yang dibekukan untuk jangka waktu tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan syarat-syarat yang ada di dalam akad. Akan tetapi, ketika harta tersebut dibayar atau dikembalikan, ia dizakati bersama harta-harta tunai lainnya.
  5. Premi of Guarantee, karena ia dihukumi sebagai harta yang dibekukan atau tertahan untuk jangka waktu tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan syarat-syarat yang ada di dalam akad perjanjian (MoU). Akan tetapi, ketika harta tersebut dikembalikan, ia dizakati bersama harta-harta tunai lainnya.
  6. Pembelanjaan pemasukan yang diakhirkan atau biaya pendirian dan pembiayaan yang didahulukan serta yang sejenisnya, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pertumbuhan dan tidak diharapkan pengembaliannya.

Ketiga, harta tanggungan yang mengurangi harta-harta yang wajib dizakati pada poin pertama:

  1. Hutang kepada pemasok barang dan nota pembayaran.
  2. Pembayaran di muka dari pembeli, seperti untuk pembelian rumah, ruko, atau gedung.
  3. Cicilan pinjaman yang harus dilunasi dalam jangka satu tahun ke depan (satu haul ke depan).
  4. Bagian yang dikhususkan untuk pajak dan jaminan sosial.
  5. Current deposit bagi orang lain.
  6. Pembiayaan yang harus dikeluarkan.
  7. Dana yang disediakan untuk menghadapi kewajiban pembayaran, seperti dana untuk penggantian kerusakan peralatan, denda, pajak, dan dana purna tugas (pesangon).

Kedua
Penghitungan Zakat Aktivitas Konstruksi dan Bangunan

Pada zakat aktivitas konstruksi dan bangunan diterapkan hal yang sama dengan zakat industri dan perdagangan, dengan operasional penghitungan sebagai berikut:

  1. Penentuan waktu penghitungan dan pembayaran zakat, baik berdasarkan kalender Hijriyah maupun kalender Masehi (penghitungan haul).
  2. Pembatasan dan penilaian tanggungan untuk dipotongkan kepada harta zakat.
  3. Penentuan tempat zakat dengan cara mengurangi harta zakat oleh nilai harga tanggungan.
  4. Menghitung nishab zakat, yaitu seharga 85 gram emas murni.
  5. Membandingkan tempat zakat dengan nishab, jika tempat zakat mencapai nishab maka zakat dihitung dengan kadar zakat 2,5% jika menggunakan haul kalender Hijriyah atau 2,575% jika menggunakan haul kalender Masehi.
  6. Menghitung jumlah zakat, dengan cara mengalikan tempat zakat dengan kadarnya (harga zakat).
  7. Penentuan dan penilaian harta di dalam aktivitas konstruksi dan bangunan dan investasi di dalamnya yang memenuhi syarat tunduknya harta kepada zakat.
  8. Pembayaran zakat:
    - Pada proyek aktivitas konstruksi dan bangunan pribadi, zakat dibayar oleh pemilik.
    - Pada proyek aktivitas konstruksi dan bangunan syirkah, zakat dibayar oleh serikat dan dibagi kepada mereka sesuai dengan persentasi modal masing-masing.
    - Pada proyek aktivitas konstruksi dan bangunan bersaham, zakat ditanggung oleh para pemegang saham sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing.

Zakat Industri

Desember 30, 2008

A. Dasar Hukum Zakat Industri

Dalam kamus bahasa Indonesia industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya dengan mesin. Yakni, proses pengolahan bahan baku dan yang sejenisnya menjadi produk atau menjadi jasa yang mempunyai manfaat dan nilai tambah. Al-Qur`an telah menjelaskan bahwa aktivitas ini termasuk sesuatu yang baik dan mengisyaratkannya lebih pada satu tempat.
Allah SWT berfirman,

“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperangan; Maka hendaklah kamu bersyukur(kepada Allah).” (QS Al-Anbiyaa’ [21]: 80)

“Lalu Kami wahyukan kepadanya:”Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami telah datang dan tannur  telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (jenis), dan (juga) keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa azab) di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.”  (QS Al-Mu’minuun [23]: 27)

Rasulullah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bekerja (aktivitas industri) sekaligus mengandung makna agar kita melakukan aktivitas tersebut melalui sabdanya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang mukmin yang bekerja.” (HR Tirmidzi dan Al-Baihaqi)
 
Juga, Nabi Nuh a.s adalah seorang tukang kayu dan Nabi Daud adalah seorang tukang pembuat tameng/baju besi.

Selanjutnya, harta yang diinvestasikan untuk aktivitas industri tunduk kepada zakat. Berdasrkan firman Allah SWT,
 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka…”  (QS At-Taubah [9]: 103)

Harta dalam ayat di atas mencakup harta yang diinvestasikan di dalam aktivitas industri. Allah SWT juga berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah [2]: 267)

Dari ayat ini, bahwa kita mesti mengeluarkan dari harta yang baik dan halal untuk dinafkahkan di jalan Allah SWT, yaitu di antaranya melalui zakat, sedekah, atau infak. Industri adalah termasuk penghasilan yang baik dan halal selama sumber dan prosesnya tidak keluar dari syari’at Islam. Selain itu, industri juga di dalamnya merupakan  harta yang berkembang secara riil, sehingga terdapat kewajiban zakat di dalamnya.

Daripada itu, juga tidak adanya dalil yang menyatakan bahwa aktivitas industri tidak tunduk kepada zakat. Umumnya, yang ada pada permulaan Islam adalah percampuran antara aktivitas industri dan perdagangan.

Pada zaman sekarang, telah keluar fatwa-fatwa kontemporer (fatawa mu’ashirah) dan ketetapan dari beberapa ketetapan bersama para ahli fikih tentang masalah fikih (majma’ al-fiqh) yaitu tentang zakat industri. Fatwa-fatwa dan ketetapan tersebut menjadikan aktivitas perindustrian tunduk kepada zakat. Seperti, pada fatwa-fatwa seminar problematika zakat kontemporer yang pertama, yang diadakan oleh Lembaga Zakat Internasional, Bait Al-Zakat Kuwait pada bulan Rabi’ul Awal 1409 H. bertepatan pada bulan Oktober 1988 M. tentang zakat proyek-proyek industri.


B. Aspek Pembahasan Fikih Zakat tentang Zakat Industri

Para ahli fikih kontemporer telah membahas hukum dan perhitungan zakat aktivitas industri melalui beberapa seminar dan muktamar yang khusus membahas hal ini. Banyak peneliti yang membahasnya, sehingga muncul beberapa pendapat:

Pendapat pertama:
Zakat industri diqiyaskan kepada zakat tanah pertanian dengan pertimbangan bahwa keduanya adalah aset tetap yang menghasilkan pendapatan berulang-ulang, sehingga diwajibkan zakat atas hasil produksinya dengan kadar zakat (harga zakat) 5%.
Modal yang ditanamkan pada proyek industri diperlakukan sebagaimana harta perdagangan, sehingga zakat diwajibkan atas harta asal (modal) dengan tambahan (hasilnya) dengan kadar zakat 2,5%. (seminar problematika zakat kontemporer pertama, tahun 1409 H./1988 M.). 

Pendapat kedua:
Zakat industri diqiyaskan pada zakat perdagangan, yang mana aset tetap dan harta yang beredar tunduk kepada zakat dikurangi tanggungan-tanggungan pembayaran yang kontan dan jangka pendek dengan perhitungan kadar zakat (harga zakat) sebesar 2,5% (haul kalender Hijriyah). Ini berarti  bertentangan dengan hukum tidak tunduknya barang yang digunakan untuk diambil penghasilannya (harta tetap) terhadap zakat.

Pendapat ketiga:
Zakat industri diqiyaskan kepada zakat perdagangan dengan harta pokok tetap tidak tunduk kepada zakat. Zakat hanya wajib pada harta yang beredar, yang mana harta tersebut ditentukan dan dihargai, kemudian dipotong tanggungan kontan dan jangka pendek. Selisih antara keduanya adalah tempat zakat yang dizakati sebesar 2,5%.

Pengambilan pendapat yang paling kuat (râjih).
Mayoritas ulama kontemporer mengunggulkan pendapat yang ketiga di atas.
C. Ketentuan Penghitungan Zakat Industri

Dari pembahasan aspek fikih tentang zakat industri pada bagian pertama, terlihat bahwa terdapat tiga pendapat mengenai hukum dan penghitungan zakat tersebut. Sekalipun ada pendapat yang lebih diunggulkan atau râjih oleh kalangan ulama fikih, penulis akan memberikan masing-masing dasar dan operasional penghitungan berikut dengan contohnya.

I. Dasar-dasar Penghitungan Zakat Aktivitas Industri

  1. Penentuan waktu penghitungan dan pembayaran zakat, baik berdasarkan kalender Hijriyah maupun kalender Masehi untuk penghitungan haul.
  2. Pembatasan dan penilaian tanggungan untuk dipotongkan kepada harta zakat.
  3. Penentuan tempat zakat dengan cara mengurangi harta zakat oleh nilai harga tanggungan.
  4. Menghitung nishab zakat, yaitu seharga 85 gram emas murni.
  5. Membandingkan tempat zakat dengan nishab, jika tempat zakat mencapai nishab maka zakat dihitung dengan kadar zakat 2,5% jika menggunakan haul kalender Hijriyah atau 2,575% jika menggunakan haul kalender Masehi.
  6. Menghitung jumlah zakat, dengan cara mengalikan tempat zakat dengan kadarnya (harga zakat).
  7. Penentuan dan penilaian harta yang diinvestasikan dalam aktivitas industri yang memenuhi syarat tunduknya harta kepada zakat.
  8. Pembayaran zakat:
    a. Pada proyek industri pribadi, zakat dibayar oleh pemilik
    b. Pada proyek industri perusahaan, zakat dibayar oleh serikat dan dibagi kepada mereka sesuai dengan persentasi modal mereka.
    c. Pada perusahaan bersaham, zakat ditanggung oleh para pemegang saham sesuai dengan kepemilikan saham.

II. Penentuan Status Jenis Harta Industri yang Tunduk dan Tidak Tunduk kepada Zakat.

Pertama, yang tidak tunduk kepada zakat (tidak wajib zakat):

  1. Aset tak berwujud (abstrak), seperti hak istimewa, hak paten, hak milik merk yang  terdaftar, dan popularitas. Sebab, merupakan harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam proses aktivitas industri.
  2. Aset tetap berwujud atau riil yang digunakan untuk aktivitas produksi, yaitu tanah, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan, dan sebagainya. Sebab, semuanya adalah harta yang dimiliki untuk digunakan dalam aktivitas industri.
  3. Penanaman investasi awal, biaya percobaan, pembiayaan sebelum beroperasi dan yang sejenisnya. Sebab, semuanya bukan harta yang berkembang dan tidak beredar.
  4. Current Deposit pada bank yang dibekukan tidak tunduk kepada zakat.
  5. Premi Letter of Guarantee tidak wajib zakat
  6. Spare part atau suku cadang yang tidak dijual tidak wajib wajib zakat, karena berkaitan dengan aset tetap
  7. Alat produksi dan operasional.

Kedua, yang tunduk kepada zakat (wajib zakat):

  1. Barang dalam aktivitas industri dan dihargai sebagai berikut.
    a Barang jadi dinilai sesuai harga pasar (harga pabrik). Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa produk tersebut dihargai berdasar biaya bahan bakunya saja, sedang kelompok lain yang terdiri dari ulama kontemporer berpendapat bahwa produk tersebut diqiyaskan dengan barang yang berkembang dalam zakat perdagangan.
    b Barang yang masih dalam proses produksi dinilai berdasar harga pasar dari bahan baku secara harga partai atau grosir.
    c Bahan baku dinilai sesuai dengan harga bahan baku grosir di pasar.
    d Spare part atau suku cadang yang disiapkan untuk dijual dihargai sesuai harga pasar (harga penjualan, bukan harga eceran).
  2. Piutang, nota penerimaan, akad salam, dan qardh hasan, dihargai sebagai berikut:
    a Piutang dihargai berdasarkan yang bisa diharapkan pelunasannya.
    b Nota penerimaan dinilai berdasarkan asas yang baik dan dapat diharapkan perolehannya.
    c Akad salam dan perjanjian dihargai berdasarkan asas yang baik dan diharapkan perolehannya.
    d Qardh hasan dihargai berdasarkan asas yang baik dan dapat diharapkan perolehannya.
    e Current Deposit yang dihutangkan kepada orang lain dihargai berdasarkan asas yang baik dan dapat diharapkan perolehannya.
  3. Harta-harta tunai dan dihargai sebagai berikut.
    a Wadi’ah investasi pada bank dihargai berdasarkan saldo tertulis ditambah laba yang halal jika ada.
    b Current Deposit pada bank dihargai berdasarkan saldo tertulis. Kecuali, Current Deposit pada bank yang dibekukan dan Premi Letter of Guarantee, keduanya tidak wajib zakat.
    c Uang kas dihargai sesuai dengan harga riil.

III. Penentuan Jenis Tanggungan yang akan Mengurangi Harta Zakat Industri
Hukum dan dasar penilaiannya sebenarnya hampir sama dengan zakat perdagangan. Jenis-jenis tanggungan pembayaran ini mengurangi harta zakat. Yaitu dengan perincian sebagai berikut.

  1. Utang jangka panjang yang angsurannya jatuh tempo pada tahun berikutnya setelah penghitungan zakat, karena termasuk harta beredar jangka pendek.
  2. Utang kepada pihak lain, yaitu meliputi (1) utang, (2) pelanggan, (3) nota pembayaran yang berhak, (4) pembayaran di muka dari pelanggan, (4) pembiayaan yang semestinya.
  3. Dana yang dikhususkan untuk kewajiban pembayaran yang belum ditetapkan jumlahnya, yaitu meliputi (1) Cadangan dana pensiun, (2) dana yang dikhususkan untuk pengganti, (3) dana yang dikhususkan untuk denda, (4) dana yang dikhususkan untuk pajak.
    Adapun hak milik tidak dipotongkan kepada harta zakat, karena ia bukan kewajiban yang kontan. Hak milik tersebut terdiri atas:
    a Modal.
    b Cadangan modal.
    c Laba yang tidak ragukan.
    d Laba periode berjalan.

IV. Nishab dan kadar zakat (harga zakat) aktivitas industri
Nishab zakat aktivitas industri senilai 85 gram emas murni 24 karat dan dihargai sesuai harga pasar pada waktu pembayaran zakat. Adapun kadar zakat (harga zakat) aktivitas industri adalah 2,5% jika menggunakan dasar haul kalender Hijriyah atau 2,575% jika menggunakan dasar haul kalender Masehi.

Zakat Perdagangan

Desember 30, 2008

I. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Wajibnya zakat aktivitas perdagangan atau perniagaan di antaranya firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah  Mahakaya  lagi Maha Terpuji.”  (QS. Al-Baqarah[2]: 267)

Dan, Rasulullah saw memerintahkan kepada para pedagang untuk membayar zakatnya. Diriwayatkan dari Samrah bin Jundub, ia berkata,

“Nabi saw memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami perdagangan.”  (HR Abu Daud dan Al-Baihaqi)

Zakat Perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan, baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi, dan sebagainya).

Dan, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dari Abu Dzar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda,

“Pada unta ada zakatnya, dan pada sapi ada zakatnya, dan pada kambing ada zakatnya, serta pada bazz (sejenis kain dari kapas yang diperdagangkan ketika itu) ada zakatnya.”  (HR Ad-Daruquthni).

Ijma’ ulama sepakat bahwa harta perdagangan adalah tunduk kepada zakat.
Abu ’Amr bin Hammas meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, “Saya pernah disuruh oleh Umar. Dia mengatakan, “Tunaikanlah zakat hartamu.” Aku menjawab, “Aku tidak mempunyai harta kecuali anak panah dan kulit.” Dia berkata lagi, “Hitunglah hartamu, kemudian tunaikan zakatnya.”
Menurut Ibn Qudamah, kisah ini sudah begitu masyhur dan tidak diingkari. Oleh karena itu, pernyataan ini dipandang sebagai ijma’.

Hukum perdagangan dalam fikih Islam termasuk dalam kategori mu’amalah mâliyah atau hukum yang mengatur hubungan manusia dalam masalah harta dan kekayaan. Hukum perdagangan dalam perundang-undangan umum modern adalah bagian dari hukum privat atau merupakan jenis khusus dari hukum perdata.

Pada masa Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin di antaranya Khalifah Umar bin Khathab, undang-undang perdagangan diatur berdasarkan syari’at Islam dan para qadhi yang diangkatnya di setiap daerah mempunyai kewenangan menerapkan dan mengawasi jalannya undang-undang perdagangan tersebut. Khalifah Umar, di samping menjadi kepala negara, juga bertanggung jawab penuh atas terlaksananya syari’at islam pada tatanan masyarakat bawah, di antaranya dengan selalu memantau pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam masalah perdagangan.

Dikisahkan bahwa Rasulullah saw pernah mengirim petugas pemungut zakat kepada Khalid bin Walid yang pernah berdagang peralatan perang. Akan tetapi, Khalid bin Walid tidak mengeluarkan zakatnya, sehingga pemungut zakat tadi mengadu kepada Rasulullah saw. Maka, beliau bersabda:

“Adapun Khalid, kalian telah menganiayanya. Sesungguhnya ia telah mewakafkan baju-baju besinya dan peralatan perangnya di jalan Allah.”  (HR Muslim)

Dari hadits-hadits di atas, menunjukkan bahwa masalah perdagangan dan segala hal yang berhubungan dengan ibadah mu’amalah termasuk juga masalah pengelolaan zakat ditangani oleh negara dan institusi negara. Namun, tidak berarti ketika negara tidak mengangani perzakatan ini, kewajiban zakat perdagangan (tijarah) terhapus dan tidak dilaksanakan.
II. Syarat Umum Zakat Perdagangan

  1. Adanya nishab.
    Harta perdagangan harus telah mencapai nishab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Jika suatu daerah tidak memiliki ketentuan harga emas atau perak, harga barang dagangan tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah yang dekat dengan daerah tersebut. Dalil dijadikannya nishab sebagai syarat zakat barang dagangan adalah hadits-hadits marfu’ dan mauquf yang mengandung ketentuan harta. Dengan demikian, zakat yang mesti dikeluarkan dari setiap 200 Dirham adalah 5 Dirham.
  2. Haul.
    Harga harta dagangan, harus mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yang menjadi ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi haul, bukan pertengahannya. Sisi permulaan haul dimaksudkan sebagai telah didapatinya harta yang wajib dizakati, dan sisi akhirnya dimaksudkan sebagai perwajiban. Dengan demikian, jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada awal haul kemudian hartanya berkurang pada pertengahannya tetapi sempurna lagi pada akhir haul, dia wajib mengeluarkan zakatnya.
  3. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan.
    Pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat itu dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.
  4. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa-menyewa.
    Dengan demikian, jika barang-barang dagangan dimiliki bukan melalui pertukaran, di dalamnya tidak ada kewajiban zakat, seperti halnya warisan, hibah, dan sedekah. Harta warisan tidak wajib dizakati sebelum hartanya diniati sebagai barang dagangan.
  5. Harta dagangan tidak dimaksudkan qiniyah (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).
    Apabila seseorang bermaksud melakukan qiniyah terhadap hartanya, maka haulnya terputus. Sehingga apabila setelah itu ia hendak melakukan perdagangan, dia harus memperbaharui niatnya.
  6. Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nishab, haulnya terputus.
    Pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada akhir setiap tahun. Penghitungan itu disesuaikan dengan harga barang-barang ketika zakat dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Pedagang tadi wajib mengeluarkan zakat yang diharuskan. Ketika melakukan perhitungan, dia boleh menggabungkan barang-barang dagangan yang ada, walaupun jenisnya berbeda, misalnya barang-barang tersebut terdiri atas pakaian, kulit dan benda-benda lainnya.
    Para ulama sepakat bahwa harga-harga barang dagangan yang telah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, kewajiban ini tidak diarahkan kepada barangnya itu sendiri, sebab nishab dalam barang perdagangan ditentukan oleh harganya.

Mengenai nilai zakat perdagangan ketika menunaikannya, para ahli fikih berbeda pendapat:

Pertama, harta dagangan hendaknya dihitung dengan harga pasar ketika sampai waktu wajib zakat. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Zaid bin Jabir, dia berkata: “Hitunglah sesuai dengan harganya ketika datang zakat, kemudian keluarkanlah zakatnya.”

Kedua, harga barang tersebut dihitung dengan harga yang hakiki terhadap nilai barang dagangan, pendapat ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, dia berpendapat: “Sebaiknya menunggu waktu sampai menjual untuk memperkuat bahwa taksiran itu sempurna atas dasar nilai barang yang hakiki yang dijual dengan harta dagangan.”

Ketiga, harta dagangan dihitung dengan harga beli.
Dalam masalah ini, mayoritas ulama fikih kontemporer mengambil pendapat yang kedua, yaitu menilai harga barang dagangan dengan harga pasaran (harga yang berlaku ketika datang waktu pembayaran zakat).
Di dalam Fikih Zakat, dikenal pula istilah Zakat Syirkah Mudharabah, yaitu usaha bagi hasil yang modalnya berasal dari pemilik harta, sedangkan pengolahannya dilakukan oleh orang lain. Para ulama sepakat bahwa pemilik harta harus mengeluarkan zakat modal dan laba perdagangannya, sedangkan pekerjanya hanya wajib mengeluarkan zakat laba perdagangan. Zakat itu wajib dikeluarkan setiap tahun. Pengeluaran zakat tersebut tidak boleh ditangguhkan sampai harta tersebut dipisahkan antara modal dan labanya.

Akan tetapi, menurut mazhab Hanbali, pemilik modal harus mengeluarkan zakat dari modal dan laba yang diperolehnya karena laba perdagangan perhitungan haulnya adalah berdasarkan haul harta asal. Adapun pekerja tidak wajib mengeluarkan zakat dari bagian yang diperolehnya sebelum pembagian selesai. Sejak saat itulah haulnya dimulai, karena harta yang dimiliki mudharib (pekerja) belum sempurna. Hal senada diungkapkan oleh mazhab Syafi’i bahwa pekerja harus mengeluarkan zakatnya dari laba yang dimilikinya, sebab setelah pembagian keuntungan, dia menggunakan hartanya sekehendak hatinya.

Nishab zakat harta perdagangan adalah senilai dengan 20 mitsqal emas, dengan kadar zakat 2,5% berdasarkan hadits:
“Berikan zakatnya dari setiap 40 Dirham, 1 Dirham.”

Pada masa sekarang, telah muncul beberapa jenis mu’amalat perdagangan yang belum ada pada masa awal Islam, sehingga membutuhkan studi dalam pengupasan yang mendalam untuk menjelaskan hukum dan dasar-dasar penghitungan zakat atas aktivitas mu’amalah baru tersebut. Misalnya, zakat apotik, investasi harta dalam perdagangan, ekspor impor, perseroan, dan franchise.

III. Dasar-dasar Penghitungan Zakat Perdagangan
Penghitungan zakat perdagangan dihitung sebagai berikut, sebagaimana yang diatur oleh fikih.

  1. Penentuan waktu penghitungan dan pembayaran zakat, baik berdasarkan kalender Hijriyah maupun kalender Masehi (penghitungan haul).
  2. Pembatasan dan penilaian harta perdagangan yang wajib dizakati sesuai dengan hukum-hukum fikih dan dasar-dasar akuntansi.
  3. Pembatasan dan penilaian tanggungan (kewajiban pembayaran yang kontan dan jangka pendek yang harus dipotongkan dari harta perdagangan yang tunduk kepada hukum zakat pada poin 2 di atas).
  4. Penentuan tempat zakat dengan cara mengurangkan tanggungan dari harta wajib zakat.
  5. Menghitung nishab zakat, yaitu seharga 85 gram emas murni 24 karat.
  6. Membandingkan tempat zakat dengan nishab, jika tempat zakat mencapai nishab maka zakat dihitung dengan kadar zakat 2,5% jika menggunakan haul kalender Hijriyah atau 2,575% jika menggunakan haul kalender Masehi.
  7. Menghitung jumlah zakat, dengan cara mengalikan tempat zakat dengan kadarnya (harga zakat).
  8. Penentuan dan penilaian harta perdagangan yang tunduk kepada zakat.

IV. Penentuan Status Jenis Harta Perdagangan yang Tunduk dan Tidak Tunduk kepada Zakat

Pertama, yang tunduk kepada zakat:

  1. Harta yang beredar tunduk kepada zakat dan dihargai berdasarkan harga pasar.
  2. Harta perdagangan dengan semua bentuknya tunduk kepada zakat dan dihargai sesuai dengan harga pasar, tapi dengan harga grosir atau partai bukan harga eceran.
  3. Piutang perdagangan pada pihak lain (pelanggan, penghutang, dan lain lain) tunduk kepada zakat dan dihargai berdasarkan piutang yang bisa diharapkan pelunasannya.
  4. Surat-surat perdagangan yang harus ditanggung pihak lain (nota penerimaan) tunduk kepada zakat dan dihargai berdasarkan harapan pelunasannya.
  5. Letter of Credit (LC) untuk pembelian barang tunduk kepada zakat dan dihargai berdasarkan atas asas yang benar-benar telah dibayar dari nilai kredit kepada bank atau lainnya.
  6. Current Deposit (CD) dalam bank tunduk kepada zakat berdasarkan saldo yang tercatat.
  7. Wadi’ah investasi dalam bank tunduk kepada zakat dan dinilai berdasarkan asas saldo yang tercatat dalam bank.
  8. Uang tunai dalam kas tunduk kepada zakat berdasar atas asas jumlah riil.
  9. Current Deposit pribadi yang dihutang diperlakukan seperti piutang yang tunduk kepada zakat berdasar yang baik saja (bisa diharapkan pelunasannya).

Kedua, tidak tunduk kepada zakat:

  1. Aset tetap milik pedagang tidak tunduk kepada zakat, karena ia merupakan harta yang dimiliki untuk digunakan dalam membantu pelaksanaan aktivitas perdagangan. Misalnya, kantor, gudang, ruang pameran, mobil, peralatan, dan kendaraan.
  2. Aset tetap maknawi tidak tunduk kepada zakat, seperti popularitas, hak istimewa, dan hak paten, karena ia merupakan harta yang membantu aktivitas.
  3. Premi Letter of Guarantee tidak tunduk kepada zakat, karen ia tertahan.
  4. Pembiayaan di muka tidak tunduk kepada zakat, karena tidak diharapkan kembalinya.
  5. Current Deposit dalam bank yang dibekukan tidak tunduk kepada zakat karena sulit pencairannya.

V. Penentuan dan penilaian tanggungan kontan yang wajib dipotongkan dari harta wajib zakat dihitung berdasarkan asas-asas berikut

  1. Tanggungan tetap jangka panjang: dikurangi cicilan yang jatuh tempo yang akan dilunasi dalam jangka waktu satu tahun, karena ia termasuk tanggungan jangka pendek.
  2. Tanggungan jangka pendek: dikurangkan dari harta zakat berdasarkan asas tertulis. Di antara tanggungan jangka pendek tersebut misalnya, pemberi utang, nota pembayaran, pinjaman jangka pendek, pengeluaran yang berhak untuk orang lain, hak pemerintah, seperti pajak dan asuransi, uang muka dari pelanggan dan yang lainnya untuk pembelian.
  3. Harta yang dikhususkan untuk membayar tanggungan yang diprediksi dipotongkan berdasarkan asas harga perkiraan yang ada dalam tulisan. Misalnya, harta yang dikhususkan untuk pajak, penggantian barang dan benda.
  4. Harta yang dikhususkan untuk penyusutan harta tetap tidak dipotongkan dari harta zakat karena harta tetap tersebut tidak tunduk kepada zakat, karena ia merupakan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya.
  5. Harta yang dikhususkan untuk cadangan harta yang beredar tidak tunduk kepada zakat, yang mana yang terakhir dihargai atas dasar harga yang baik dan bisa diharapkan perolehannya. Dengan demikian harta yang dikhususkan tersebut telah masuk hitungan harta.
  6. Hak-hak kepemilikan yang terpersentasikan dalam modal, cadangan, dan laba yang tidak dibagikan tidak dihitung sebagai tanggungan yang dipotongkan dari harta zakat.

VI. Nishab zakat, kadar, dan jumlah zakat harta perdagangan 

  1. Nishab zakat.
    Nishab zakat perdagangan senilai 85 gram emas murni sesuai dengan harga pasar pada waktu masuk kewajiban zakat dan berbeda dari waktu ke waktu, dan dari tempat ke tempat lain. Diharuskan sempurnanya nishab pada akhir haul dan tidak dilihat pergerakan dan perubahan yang terjadi selama satu haul dari awal sampai akhirnya, sesuai dengan kaidah hauliyah dan independensi tahun zakat. Yang menjadi perhitungan adalah harta bersih yang tunduk kepada zakat pada waktu tertentu, yaitu pada waktu wajib membayar zakat, jika mencapai nishab maka ia tunduk kepada zakat.
  2. Kadar zakat.
    Kadar zakat perdagangan adalah 2,5% jika berdasarkan tahun Hijriyah atau 2,575% berdasarkan tahun Masehi.
    3. Jumlah zakat yang dikeluarkan.
    Jumlah zakat perdagangan dihitung dari perkalian antara tempat zakat dengan kadar zakat. Pada syirkah asykhash zakat dibagi antarpihak yang ikut serta sesuai dengan jumlah persentase modal masing-masing, dan pada perusahaan bersaham zakat dibagi sesuai dengan jumlah saham untuk mengetahui bagian masing-masing saham.

Zakat Ma’din

Desember 30, 2008

Pada zaman sekarang terdapat banyak operasional dan aktivitas penambangan yang belum ada pada masa permulaan Islam, yaitu di antaranya:
1.  Aktivitas tambang dari perut bumi.
2.  Aktivitas penggalian bebatuan.
3.  Aktivitas pencarian ikan dan binatang-binatang laut.
4.  Aktivitas pengeluaran batu permata dan kayu-kayuan dari dasar laut dan sungai.

A.  Dasar-dasar Penghitungan Zakat Aktivitas Tambang Batu-batuan
 
 Aktivitas tambang batu-batuan merupakan aktivitas utama dalam pendirian dan pembangunan gedung, jembatan, jalan, bendungan, dan sejenisnya. Aktivitas yang menuntut investasi yang besar ini termasuk dalam bidang pertambangan dan tunduk kepada zakat sesuai dengan dalil-dalil syar’i yang telah dijelaskan dalam zakat rikaz dan teringkas dalam poin-poin berikut.

  1. Tidak wajib dizakati atas aset tetap yang digunakan untuk menggali dan memindahkan barang tambang tersebut, seperti alat, mekanik, mobil, dan sejenisnya karena ia merupakan harta yang dimiliki bukan untuk perdagangan (qiniyah) yang dibebaskan dari zakat.
  2. Masuk dalam kategori zakat tambang batu-batuan adalah harga pembelian dari batu-batuan yang dikeluarkan, seperti pasir, kerikil, tanah liat kering, batu pualam, granit, dan lain-lain. Semua itu masuk ke dalam harta zakat.
  3. Harta zakat dikurangi pembiayaan penggalian, pembersihan, penyiapan, transportasi, pemasaran, dan administrasi.
  4. Tempat zakat tercermin dari selisih antara harga produksi dengan pembiayaan yang wajib dipotongkan.
  5. Nishab zakat aktivitas tambang batu-batuan senilai 85 gram emas murni. Jika tempat zakat mencapai nishab, dihitung zakatnya.
  6. Kadar zakatnya 10%. Diqiyaskan kepada zakat pertanian yang menggunakan irigasi. Sebab,  aktivitas tambang  menggunakan peralatan dan modal besar.
  7. Jumlah zakat adalah tempat zakat dikalikan dengan harganya.

Setelah penghitungan zakat sesuai dengan dasar-dasar di atas, hasilnya didistribusikan kepada para serikat jika perusahaannya merupakan syirkah ashkhasy dan didistribusikan kepada tiap saham jika merupakan syirkah bersaham.

B. Dasar-dasar Penghitungan Aktivitas Penggalian Barang Tambang Mentah
 
Ada banyak perusahaan pada masa kini yang bergerak khusus di bidang ekspedisi barang tambang. Dalam artian, perusahaan tersebut hanya mencari sumber tambang, mengambilnya, kemudian menjualnya kembali dalam kondisi masih mentah tanpa ada aktivitas industri.
 Para ulama memiliki variasi pendapat tentang bentuk fikih untuk aktivitas semacam ini. Sebagian berpendapat untuk diterapkan zakat rikaz terhadap aktivitas usaha tersebut, sedang sebagiannya berpendapat untuk diterapkan zakat industri.

Dari kedua pendapat tersebut tidak ada yang salah, kita diperbolehkan mengambil yang mana saja. Sebab, kedua-duanya sama-sama memiliki dalil dan hujjah. Dengan demikian kami akan membuat dua contoh dari kedua pendapat tersebut.

C. Dasar-dasar Hukum dan Penghitungan Zakat Aktivitas Mencari Ikan dan Sejenisnya

 Laut, sungai, danau, dan yang sejenisnya adalah sebagian dari karunia Allah SWT. Berbagai macam aktivitas di daerah atau lahan tersebut, seperti, mencari ikan, mengeruk berbagai sumber yang terdapat di dalamnya, seperti mutiara dan rumput laut.
 Pada aktivitas tersebut, terdapat kewajiban membayar zakat apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Misalnya, aktivitas pencarian ikan.
 Bentuk fikih zakat dari hasil laut, seperti pencarian ikan dan mutiara memiliki variasi pendapat.
Pertama, kadar zakatnya adalah 5% dari total produksi tanpa ada pemotongan biaya.
Kedua, kadar zakatnya adalah 5% dari produksi bersih setelah dipotong biaya (pendapat ulama kontemporer).
Ketiga, kadar zakatnya adalah 10% setelah dipotong biaya dan hutang dengan diqiyaskan kepada zakat aktivitas produksi madu dan aktivitas pertanian.
Keempat,  2,5% apabila untuk memperolehnya dengan usaha keras dan biaya mahal (menurut Imam Syafi’i) sama dengan zakat industri.

Zakat Rikaz

Desember 30, 2008

Dasar Hukum

Allah menurunkan rezekinya kepada makhluknya tidak hanya di atas permukaan tanah, tetapi juga terdapat di bawah permukaan tanah. Yaitu, berupa barang tambang yang masih terpendam di dalam perut bumi baik itu di dasar tanah maupun di dasar laut, sungai, atau danau.
Yang dimaksud dengan rikaz ialah sesuatu yang terpendam di dalam perut bumi, seperti emas, perak, intan, tembaga, timah, besi, dan yang sejenisnya. Dalam semua itu terdapat kewajiban membayar zakatnya jika memenuhi syarat-syarat tunduknya harta kepada zakat.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”  (QS Al-Baqarah [2]: 267)
A.   Dasar-dasar Penghitungan Zakat Rikaz

  1. Rikaz mencakup semua yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, baik barang tambang maupun sesuatu yang mempunyai harga dan manfaat yang diperhitungkan oleh syara’. Termasuk dalam kategori ini adalah harta karun dan segala sesuatu yang dikeluarkan dari laut dan sungai, baik yang berupa ikan, batu, dan barang tambang.
  2. Wajib zakat secepatnya ketika mendapatkan jika rikaz tersebut sempurna pertumbuhannya dan dimungkinkan mentasharufkannya dalam bentuk mentah. Sedang, jika rikaz tersebut mengharuskan adanya proses industri dan pengolahan, maka diterapkan atasnya hukum zakat aktivitas industri.
  3. Hasil rikaz dihargai dan dikurangi pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka mencapainya, diqiyaskan dengan zakat pertanian.
    4. Nishab rikaz adalah senilai 85 gram emas menurut pendapat yang terkuat dari para ahli fikir. Di antara ahli fikih ada juga yang berpendapat bahwa rikaz ini tidak mempunyai nishab, namun pendapat pertama lebih kuat dan kami mengambil pendapat tersebut.
  4. Kadar zakat rikaz adalah 20% berdasarkan sabda Rasulullah saw dalam hadits di atas yang menyatakan bahwa rikaz bagian zakatnya adalah seperlima (HR Jamaah)

Kemudian, masalah yang diperselisihkan oleh para ahli fikih adalah masalah sejauh mana dibolehkan mengurangkan biaya penggalian, transportasi dan pemasaran dari harta zakat rikaz? Sebagian ahli fikih berpendapat  bahwa tarif zakat rikaz adalah 20% dari hasil jumlah kotor dan sebagian mereka berpendapat bahwa tarif zakatnya adalah 10% dari hasil bersih. Pada masa itu, rikaz diartikan sebagai sesuatu yang terpendam yang tidak ada biaya untuk mengeluarkannya, seperti harta peninggalan (harta karun) dan sejenisnya. Pada masa kini, penggalian barang tambang mengharuskan pembiayaan yang sangat besar sehingga pendapat terbaru adalah boleh mengurangkan biaya tersebut dari harta zakat.

Zakat Profesi

Desember 30, 2008

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah[2]: 267)

Ada beberapa pendapat yang muncul tentang nishab dan kadar zakat profesi, yaitu:

  1. Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nishab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nishab zakat profesi adalah 520 kg beras dan kadar zakatnya 5% atau 10% (tergantung kadar keletihan yang bersangkutan) dan dikeluarkan setiap menerima gaji, tidak perlu menunggu batas waktu setahun.
  2. Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas. Nishabnya 85 gram emas murni 24 karat, dan kadar zakatnya 2,5%, boleh dikeluarkan setiap menerima, kemudian penghitungannya diakumulasikan di akhir tahun.
  3. Menganalogikan nishab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nishabnya senilai 520 kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:
    a.  Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian).
    b. Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang. Oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%).Pendapat ketiga inilah yang dinilai lebih kuat berdasarkan pertimbangan maslahah bagi muzakki dan mustahiq. Sebab, jika memakai pendapat pertama(dianalogikan dengan zakat pertanian, baik nishab maupun kadarnya), maka akan memberatkan muzakki karena kadar zakatnya  5%. Sementara itu, jika memakai pendapat kedua (dianalogikan dengan emas, baik nishab maupun kadar zakatnya), maka memberatkan mustahiq karena tingginya nishab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nishab. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang memperhatikan mashlahah kedua belah pihak (muzaki dan mustahiq) Dan nishab 2,5% ini pernah dipraktekan oleh ibnu Mas’ud, Khalifah Mu’awiyah, dan Umar bin Abdul Aziz
    Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup ( diri dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni papan, sandang, pangan, dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Zakat aktivitas profesi terbagi kepada tiga bagian:

  1. Zakat profesionalisme
  2. Zakat wiraswasta
  3. Zakat Gaji dan yang sejenisnya.

1. Zakat Kalangan Profesional

Penghitungan Zakat Aktivitas Profesional
Aktivitas profesional yaitu suatu aktivitas kerja yang didominasi oleh seseorang atau beberapa individu yang memegang operasional, baik melalui ide, pikiran, manajemen pengaturan, maupun keahlian-keahliannya di bidang non-praktis (orang profesional), sedangkan peranan peralatan, sarana, dan pembantunya tidak begitu besar. Orang-orang tersebut berkaitan dengan pihak lain dengan akad atau kesepakatan antara keduanya yang di dalamnya terdapat jenis pelayanan dan jangka waktu pelayanan. Di antara contoh pekerjaan ini ialah akuntan, pengacara, auditor, konsultan, dokter, bidan, apoteker, wartawan, dan lain-lain. Zakat aktivitas profesionalisme ini masuk ke dalam kategori zakat profesi.

Dasar-dasar penghitungan zakat aktivitas profesional ini teringkas dalam penjelasan berikut:

  1.  Alat dan sarana yang digunakan dalam pekerjaannya tidak wajib dizakati, seperti gedung, alat rakit, faksimile, komputer, perabot, dan alat kedokteran, karena merupakan barang yang dimiliki bukan untuk diperdagangkan.
  2. Hasil pendapatan selama satu haul sebagai harta yang wajib dizakati, setelah dikurangi pembiayaan, cicilan barang yang harus dilunasi tahun tersebut, dan utang.
  3. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan seperti upah pembantu/asisten, sewa, biaya administrasi,  pajak retribusi, iuran anggota asosiasi, dan lain sebagainya dikurangkan kepada harta wajib zakat.
  4. Apabila ia tidak memiliki sumber pendapatan lain nafkah pokok pribadi dan keluarga dikurangkan kepada harta wajib zakat.
  5. Nishab zakat senilai 85 gr emas 24 karat
  6. Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender Hijriyah dan 2,575% jika menggunakan kalender Masehi.

2. Zakat Kalangan Wirausahawan

Dasar-dasar penghitungan zakat aktivitas wiraswasta

  1. Alat dan sarana yang digunakan dalam pekerjaannya tidak wajib dizakati, seperti gedung, alat rakit, perabot, dan alat-alat lainnya, karena merupakan barang yang dimiliki bukan untuk diperdagangkan.
  2. Hasil pendapatan selama satu haul sebagai harta yang wajib dizakati, setelah dikurangi pembiayaan, cicilan barang yang dibayar tahun tersebut, dan hutang.
  3. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan seperti upah pembantu/asisten, sewa, biaya operasional, pajak retribusi, dan lain sebagainya dikurangkan kepada harta wajib zakat.
  4. Apabila ia tidak memiliki sumber pendapatan lain nafkah pokok pribadi dan keluarga dikurangkan kepada harta wajib zakat.
  5. Nishab zakat 85 gr emas 24 karat, diqiyaskan kepada zakat naqdain (emas dan perak).
  6. Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender Hijriyah dan 2,575% jika menggunakan kalender Masehi.

3. Zakat Gaji

Penghitungan Zakat Gaji dan yang Sejenisnya:
Gaji atau upah termasuk pendapatan dari harta yang ada zakat di dalamnya. Gaji atau upah termasuk ke dalam jenis zakat profesi. Dan diterapkan hukum haul, nishab, dan kadar zakatnya, sebagaimana pada jenis zakat profesi lainnya di atas. Penghitungan zakat gaji mengikuti ketentuan-ketentuan berikut.

  1. Penetapan pemasukan gaji dalam satu tahun.
  2. Dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang dibayar selama satu haul. Sisanya merupakan harta yang wajib dizakati apabila telah sampai nishab.
  3. Nishab zakatnya sepadan dengan harga 85 gr emas 24 karat.
  4. Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender Hijriyah dan 2,575% jika menggunakan kalender Masehi.
  5. Jika ia tidak memiliki catatan dan data keuangan. Pada kondisi ini dihitung sisa simpanan pada akhir haul, jika mencapai nishab maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% tanpa melihat fluktuasi di tengah haul.

Muzakki atau pembayar zakat boleh membayar zakat gajinya setiap bulan atau setiap kali mendapatkan uang gajian di bawah perhitungan zakat gaji secara keseluruhan selama satu haul. Akan tetapi, ia harus menyamakan jumlah yang telah dikeluarkan dengan jumlah yang harus ia tunaikan pada penghitungan akhir haul.
Di antara zakat gaji ialah meliputi, hadiah, pesangon, dana pensiun, pemberian yang teratur waktunya, dan lain-lain yang dihukumi sama dengannya.

Sekilas Metodologi Penghitungan Zakat

Desember 30, 2008

Kaidah penghitungan zakat secara umum

Kaidah penghitungan zakat banyak berkaitan dengan penentuan dan penaksiran harga (kadar) zakat, ketentuan penyalurannya kepada para mustahik serta penjelasan masing-masing poin sesuai dengan aturan yang berlaku dalam fikih zakat.

Langkah-langkah penghitungan zakat terdiri dari:

  1. Mengumpulkan, menentukan, dan menaksir nilai barang-barang zakat.
  2. Mengumpulkan, menentukan, dan menaksir nilai potongan-potongan dari zakat.
  3. Menghitung kadar zakat (harga zakat) dan jumlah yang wajib dibayar.
  4. Memberikan penjelasan tentang penyaluran zakat kepada para mustahik.
  5. Membuat catatan tentang sumber dan mustahik zakat secara periodik.

Proses Penghitungan Zakat

Prosedur penghitungan zakat dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut:

  1. Menentukan tanggal haul, yaitu tanggal tibanya satu tahun Hijriyah waktu pembayaran zakat. Tanggal ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi harta dan usaha si wajib zakat, kecuali dalam hal zakat hasil pertanian dan rikaz yang harus dibayar zakatnya ketika panen atau mendapatkan hasil.
  2. Menentukan dan menaksir harta kekayaan si wajib zakat serta penjelasan tentang kekayaan yang kena kewajiban zakat (harta zakat). Dalam penaksiran harga barang, harus berdasarkan harga pasar, harga bagus yang diharapkan atau harga sebenarnya yang sedang berlaku. Sedangkan, harta yang ada di pihak lain, seperti piutang dihitung berdasarkah harga yang bisa diharapkan pelunasannya.
  3. Menentukan dan menaksir jumlah tanggungan, tuntutan, dan kewajiban pembayaran tahun berjalan atau tagihan yang telah jatuh tempo yang akan dipotongkan atau dikurangkan kepada harta zakat (apabila ada).
  4. Menentukan nishab zakat sesuai dengan jenis barang-barang zakat yang ada, misalnya sebagai berikut.
  5. Perdagangan, industri, sewa, mustaghalat, gaji, perhiasan (emas dan perak), piutang, surat berharga, barang tambang, dan rikaz, nishabnya 85 gram emas murni 24 karat.
  6. Pertanian, nishabnya 5 watsaq atau 653 kg.
  7. Binatang ternak, nishabnya sesuai jadwal yang terdapat dalam penghitungan zakat ternak.
  8. Membandingkan antara total harta zakat dengan nishab zakat untuk mengetahui apakah barang-barang zakat tersebut kena kewajiban zakat atau tidak. Apabila barang-barang zakat tersebut telah mencapai nishab, maka zakatnya dikeluarkan sesuai kadarnya (harga zakat).
  9. Menentukan kadar zakat (harga zakat; volume zakat) yang akan dibayar dari barang-barang zakat. Kadar ini, ada kalanya:
  10. 2,5% untuk zakat harta tunai, perdagangan, industri, jasa, sewa, hasil usaha, harta perolehan, dan profesi.
  11.  5% untuk zakat hasil pertanian yang diairi dengan irigasi dan alat-alat yang menelan biaya.
  12. 10% untuk zakat hasil pertanian yang diairi dengan air hujan yang tidak menelan biaya dan untuk zakat barang tambang.
  13. 20% untuk zakat rikaz.
  14. Mengalkulasikan jumlah zakat yang harus dibayar dengan mengalikan harta bersih wajib zakat (tempat zakat) dengan kadar zakat (harga zakat; volume zakat).
  15. Membebankan kewajiban pembayaran zakat, yaitu sebagai berikut:
  16. Perorangan atau perusahaan pribadi, memikul semua jumlah zakat secara pribadi.
  17. Perusahaan partnership (syirkah), jumlah zakatnya dibagi kepada serikat sesuai dengan persentase modal harta mereka sebagaimana dalam akad syirkah.
  18. Perusahaan sero (saham), jumlah zakat dibagi-bagi sesuai dengan jumlah sero (saham), untuk menentukan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan yang merupakan beban masing-masing sero, kemudian dikalkulasikan dengan jumlah sero yang dimiliki masing-masing pemegang saham, untuk mengetahui jumlah zakat yang merupakan kewajiban masing-masing pesero atau pemegang saham.
  19. Menyalurkan zakat kepada mustahik yang ada sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam fikih zakat.
  20. Bagi lembaga, yayasan, atau badan zakat, hendaknya membuat laporan tentang jumlah zakat dan cara penyalurannya yang dibuat dalam bentuk list dan laporan keuangan dengan berbagai bentuknya.

Prinsip Penghitungan Zakat

Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penentuan, penaksiran, dan pembuatan laporan zakat. Prinsip-prinsip tersebut digali dari sumber-sumber hukum Islam dan dari ilmu akuntansi, sehingga antara kedua sumber di atas tidak ada kontradiksi.Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip haul
Fikih Islam menganggap satu tahun Qomariyah (Hijriyah) adalah tenggang waktu yang sudah cukup untuk pengembangan suatu harta. Oleh sebab itu, para wajib zakat mengalkulasikan harta kekayaan yang dimilikinya dengan harga pasaran. Apabila telah cukup satu tahun Qomariyah. Dalam kitab Syarhus Shagir dapat dibaca sebagai berikut:“Taksirlah harta kekayaanmu per jenis setiap tahun atas dasar harga di kala itu (harga pasaran) dengan harga yang adil dan pembelian yang baik.” Prinsip ini tidak diaplikasikan untuk zakat hasil pertanian dan rikaz. Imam Syafii mengatakan, “Haul adalah salah satu syarat wajib zakat, apabila haul tidak cukup walaupun sebentar, harta belum kena kewajiban zakat.”Haul ini merupakan syarat wajib zakat untuk harta kekayaan selain biji-bijian dan rikaz.Selain itu, penghitungan haul harus berdasar pada keutuhan harta zakat. Hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Rusyd: “Harta yang dibelanjakan sebelum cukup haul (sebentar atau lama), kemudian mengalami kerusakan, maka harta itu tidak kena kewajiban zakat. Yang kena kewajiban zakat adalah harta yang masih tertinggal jika masih memenuhi nishab dan telah cukup haul. Adapun harta yang kena kewajiban zakat yang dibelanjakan setelah haul (sebentar atau lama), masih tetap kena kewajiban zakat berikut dengan harta kekayaan yang masih tinggal.”

2. Prinsip independensi tahun zakat.
Setiap tahun (haul) zakat independen dari tahun-tahun zakat lainnya, yaitu tahun sebelum dan sesudahnya. Tidak boleh mewajibkan dua zakat atas satu jenis harta dalam tahun yang sama, sebagaimana jenis harta tidak boleh tunduk kepada zakat dua kali dalam setahun.

3. Prinsip berkembang (namaa), baik riil maupun estimasi
Pembayaran zakat berdasar pada prinsip harta yang dapat berkembang, baik secara riil maupun estimasi, baik barang tersebut dicairkan di pertengahan haul ataupun tidak, baik perkembangan tersebut berlaku kontinu ataupun terputus-putus.Dr. Syauki Ismail Sahatah menjelaskan hal ini sebagai berikut: “Laba dalam akuntansi Islam adalah perkembangan harta yang berlaku dalam haul, baik harta tersebut dicairkan menjadi uang atau masih tetap sebagaimana adanya, karena tidak terjadi transaksi jual beli. Dalam kedua kondisinya dapat dilihat adanya keuntungan, sedangkan transaksi jual beli fungsinya tidak lebih hanya sekadar pengalihan bentuk harta dari bentuk aslinya kepada bentuk lain yang dapat menampakkan realita keuntungan.Oleh sebab itu, apabila sudah saatnya acara kalkulasi, tidak perlu ditunggu sampai nilai itu terjadi dalam bentuk realita, karena yang menjadi pertimbangan dalam penaksiran nilai adalah terjadinya keuntungan, bukan munculnya suatu keuntungan yang ditandai dengan transaksi jual beli. Sebab, jual beli tidak berfungsi membuat keuntungan, tetapi hanya memunculkan keuntungan.” Jadi, harta yang tunduk kepada zakat haruslah harta yang berkembang, seperti perdagangan dan binatang ternak, atau harta tersebut dihukumi sebagai harta berkembang seperti harta tunai yang diinvestasikan. Kecuali harta dari jenis perhiasan, harta tunai dalam simpanan, dan rikaz, ia tidak berdasarkan prinsip perkembangan secara riil, tetapi justru harta tersebut dizakati (jika mencapai nishab) agar harta tersebut bisa berputar dan mendapatkan perkembangan, selain daripada bahwa harta tersebut secara hukumnya memang wajib dizakati berdasarkan nash-nya.

4. Prinsip batas harta dari kondisi si wajib zakat.
Penghitungan zakat harus memperhatikan kondisi dari si wajib zakat, prinsip ini lebih dikenal dalam fikih Islam dengan istilah nishab zakat. Dalam Al-Qur`an prinsip ini banyak disebut, antara lain firman Allah,“Kamu akan ditanya tentang harta yang akan dibelanjakan, katakanlah harta yang melebihi kebutuhan.” (QS Al-Baqarah [2]: 219)Hasan Basyri menafsirkan ayat di atas dengan, “Jangan bayarkan hartamu, (jika akan mengakibatkan) kemudian kamu duduk meminta-minta.”Prinsip ini diperjelas lagi dari penjelasan Rasulullah saw kepada seorang yang datang bertanya, “Mulailah dari dirimu, bayarkan sedekah kepada dirimu, jika masih ada sisa belanja keluargamu, bersedekahlah kepada keluarga dekatmu, bila masih lebih, bersedekahlah kepada .. dst.” (HR Muslim)Prinsip ini diterapkan dalam fikih Islam adalah dengan target untuk tidak memaksa umat Islam di satu pihak dan menganjurkan mereka untuk selalu meningkatkan produksi di pihak lain. Ukuran kemampuan biaya dalam kalkulasi zakat mempunyai nilai unifikasi, yaitu 20 Dinar atau 200 Dirham untuk kekayaan harta tunai (uang, surat berharga, emas, perak).

5. Prinsip zakat dipungut dari penghasilan bersih (neto) dan jumlah kotor (bruto) sesuai dengan bentuk dan jenis zakat.
Sebagai implementasi dari prinsip kemampuan biaya, zakat harus berdasar pada prinsip pemotongan utang-utang yang telah jatuh tempo dan biaya-biaya lainnya dari total penghasilan atau kekayaan, sebagai upaya untuk meringankan beban umat Islam.Dalil hukum dari prinsip ini cukup banyak, di antaranya adalah nukilan Abu Ubaid dari ulama lain: “Apabila hartamu telah cukup haul, lihatlah harta-harta kekayaanmu, baik uang maupun barang-barang yang dapat dijual, seterusnya taksirlah harganya dengan uang. Apabila mempunyai piutang dari orang yang dapat diharapkan pembayarannya, hitunglah bersama dengan kekayaan itu. Apabila mempunyai utang, potonglah dari hartamu, seterusnya bayarlah zakat sisa kekayaanmu itu.” Data ini menunjukkan bahwa utang-utang dipotong dari barang-barang zakat sebelum diadakan kalkulasi. Hal ini persis dengan nukilan dari seorang ulama salaf yang mengatakan, “Bayarlah utang-utang dan pajak-pajakmu, jika sisanya masih mencukupi 5 watsaq, bayarlah zakatnya.” (Yahya bin Adam Al-Qurasyi, kitab Al-Kharaj)Di pihak lain, Rasulullah saw selalu memesankan kepada pegawai yang ditugaskan mengadakan penaksiran harta kekayaan pertanian dan buah-buahan untuk menentukan dan menaksir barang-barang yang wajib zakat, beliau mengatakan, “Apabila kamu mengadakan penaksiran, ambillah dan sisakan sepertiga atau seperempat.” (HR Ahmad).Dari penjelasan di atas jelas bahwa kalkulasi zakat mempertimbangkan betul-betul utang-utang dan biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh suatu penghasilan berikut dengan kondisi personil dan keluarga si wajib zakat.Contoh jenis zakat dari prinsip ini, misalnya, harta tunai dihitung atas semua harta yang ada dan perkembangannya, sedang zakat mustaghalat dan zakat gaji atau profesi dihitung atas jumlah bersih harta setelah dikurangi pembiayaan yang harus dikeluarkan.

6. Prinsip penggabungan harta-harta yang sejenis yang sama haul, nishab, dan kadar zakatnya.
Ketika mengadakan pengumpulan dan penentuan harta-harta zakat, harus diperhatikan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh si wajib zakat, baik yang terdapat di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dalam hal ini, semua harta kekayaan harus digabungkan menjadi satu, kemudian dipotong dengan utang-utang dan biaya-biaya lain, seterusnya dibayar zakat dari barang-barang yang tersisa apabila masih mencukupi nishab. Ibnu Qayim menjelaskan prinsip ini: “Barang perdagangan yang telah mencukupi haul yang terdapat di dalam negeri (tempat barang), walaupun sudah dikirimkan ke negara lain, nilainya harus ditaksir bersama-sama dengan barang-barang lain ketika menaksir zakatnya, walaupun jenis barang itu berbeda-beda.”Selain itu, juga bisa menggabungkan dari jenis harta-harta lain yang sama haul, nishab, dan kadar zakatnya. Misalnya, barang perdagangan digabungkan dengan harta tunai, simpanan gaji, dan pemberian.

7. Prinsip penaksiran harga dilakukan berdasarkan harga pasaran.
Akuntansi Islam dalam menaksir barang-barang zakat di akhir tahun selalu berdasar pada prinsip penaksiran nilai barang dengan harga pasaran. Dalam sebuah nukilan dari Jabir bin Zaid, beliau mengatakan, “Taksirlah barang itu sesuai dengan harganya di saat zakat sudah wajib (akhir haul), kemudian bayarlah zakatnya.” Oleh karena itu, penaksiran harga suatu barang untuk tujuan pembayaran zakat harus dilakukan berdasarkan harga di akhir haul.

8. Prinsip pengurangan harta wajib zakat oleh tanggungan dan kewajiban jangka pendek (kontan).
Sebagaimana pada prinsip poin 5 zakat dikeluarkan dari harta bersih setelah dikurangi tanggungan atau kewajiban. Akan tetapi, jika tanggungan tersebut jangka panjang yang mengurangi harta zakat adalah bagian yang harus dibayar pada tahun itu atau satu tahun ke depan apabila berhubungan dengan kredit bank dan hutang ke pihak lain yang dicicil.Dalam sebuah nukilan dari Maimun bin Mahran, dia mengatakan, “Apabila hartamu telah cukup haul, lihatlah harta bendamu yang lain, baik uang ataupun barang yang dapat diperjualbelikan, kemudian taksirlah harganya dengan uang. Apabila kamu mempunyai piutang atas orang yang mampu (bisa diharapkan pelunasannya), hitunglah bersama-sama, dan apabila kamu mempunyai utang potonglah dari harta tersebut. Seterusnya, bayarlah zakatnya dari sisanya.”


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.